Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K memimpin Pembukaan Kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua T.A 2023 Aspek Perencanaan Dan Pengorganisasian yang bertempat di Atumi Kuri Ballroom Suny Garden Lake Hotel Sentani, Jumat (10/3).
Kegiatan tersebut turut diikuti Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, S.I.K, Para PJU Polda Papua, Kapolres Jajaran Polda Papua secara virtual dan Para Peserta Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua T.A 2023.
Pada sambutannya, Kapolda Papua mengatakan bahwa Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel tentunya harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government.
“Seiring dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik, antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas,” ucapnya.
Lanjutnya, hal itu mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Belum lama ini, menteri keuangan telah mengumumkan laporan keuangan Polri selama beberapa tahun dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini sesuatu yang harus kita syukuri bersama, karena untuk mendapatkan opini WTP bukanlah hal yang mudah, diperlukan perbaikan kualitas pelaporan keuangan yang semakin baik dan dianggap wajar. Untuk terus mendapatkan opini tersebut, sepatutnya polri harus terus berbenah diri, melalui proses pengawasan perencanaan dan pengorganisasian yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Irjen Pol Mathius juga menyampaikan, dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola Polda Papua dan terbatasnya auditor, secara bertahap Itwasda agar memfokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit kinerja dengan tujuan tertentu sehingga sudah seharusnya Itwasda sebagai fungsi konsultan intern pemerintah harus lebih memahami proses perencanaan satker dan memiliki kapabilitas yang andal dalam manajemen.
Ia juga berharap para auditor yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern ini dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.
“Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan,” tutupnya
