Jayapura, admediapapua.com – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, memimpin Apel Gelar Pasukan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024, yang bertujuan untuk mengamankan Pemilu tahun 2023-2024.
Acara tersebut dilangsungkan di Lapangan Mako Sat Brimob Polda Papua, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, serta para pejabat Polda Papua dan TNI Daerah Papua, serta Forkopimda.
Dalam amanatnya, Kapolda Papua menyatakan bahwa Apel Gelar Pasukan ini adalah tahap akhir dalam mengecek kesiapan personel dan perlengkapan operasi Mantap Brata 2023-2024, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yang dianggap sebagai momen politik yang sangat penting oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam upaya untuk mengamankan Pemilu 2024 yang kompleks dan melibatkan jumlah pemilih yang besar, Polri didukung oleh TNI, K/L, Instansi Terkait, dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar “Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024.” Operasi ini akan berlangsung selama 222 hari, melibatkan 261,695 personel di seluruh Indonesia, yang akan mengamankan seluruh tahapan Pemilu.
“Polri juga telah mengatur pola pengamanan wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, serta menyiapkan personel Brimob Power On Hand Kapolri dan Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi ke seluruh wilayah Indonesia,” ucap Kapolda dalam rilis yang diterima admediapapua.com.
Selain itu, untuk mengantisipasi polarisasi dan berita hoaks, lanjut Kapolda, Polri menggelar “Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024,” yang bertujuan untuk membangun narasi besar tentang persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ini juga dilengkapi dengan satgas anti money politics dan Satgas Pemilu Damai.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 juga akan disertai dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama Pemilu 2024,” ujar Irjen Pol. Mathius.
Menurutnya, pihak berwenang juga akan memantau potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan berusaha menyelesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila ada konflik yang mengancam stabilitas kamtibmas, pihak berwenang akan menggunakan kekuatan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Selain itu, kerja sama antar berbagai pilar dalam menangani pelanggaran pemilu akan ditingkatkan, untuk memastikan penanganan pelanggaran pemilu dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga mendapatkan dukungan masyarakat.
“Keselamatan personel yang terlibat dalam operasi juga menjadi prioritas, dengan penerapan buddy system untuk memastikan keselamatan mereka. Sinergisitas dan solidaritas antara seluruh personel pengamanan dan stakeholder terkait dianggap sebagai kunci utama keberhasilan operasi,” tuturnya.[red]
