Jayapura, admediapapua.com – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura presentasikan Kolaborasi Akademik, Dunia Usaha, Masyarakat, Pemerintah dan Media (Pentahelix) guna peningkatan kepatuhan industri rumah tangga pangan di Provinsi Papua. Kamis, (15/08/2024).
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, SIP., M. Si menyampaikan, pemerintahan selalu mendukung dan mensuport pelaku- pelaku usaha yang juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
“Kita bagian dari birokrat atau Pemerintah akan mendukung usaha apapun yang dilakukan pelaku-pelaku usaha baik vertikal Kementerian atau lembaga yang konsisten untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat,” Ucap Ramses Limbong.
Dilanjutkan bahwa sumber ketahanan pangan di Papua banyak yang bisa di manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti tambang perikanan yang perlu di optimalisasikan dan dari sektor pertanian seperti sagu yang menjadi bagian dari sumber ketahanan pangan di Papua yang dengan itu di kembangkan dapat meningkatkan PAD.
“Disini banyak sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan dari tambang perikanan kita dari situ PAD kita bisa tingkatkan. Lanjut Ramses Limbong.
Kepala BBPOM di Jayapura Hermanto menjelaskan selain pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura juga secara aktif mendamping dan mendorong kemandirian pelaku usaha UMKM pangan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) agar mampu menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.
“Salah satu upaya yang dilakukan berupa kegiatan inovasi Kolaborasi Pentahelix IRTP di Papua yang telah dilakukan sejak tanggal 4 Juli 2024 dengan locus Pilot Project di Kota Jayapura.” Pungkas Hermanto.
Selanjutnya disampaikan kegiatan Kolaborasi Pentahelix peningkatan kepatuhan IRTP di Provinsi Papua akan terus dilakukan pada locus lainya di Kabupaten Jayapura (Target Jangka Menengah) dan Provinsi Papua Pegunungan (Target Jangka Panjang).
“Tahap jangka pendek yang telah terlaksana yaitu FGD dan Advokasi Stakeholder dan selanjutnya Kabupaten Jayapura dan Papua Pegunungan.” Tutup Hermanto.[red]
