Sorong, admediapapua.com – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Sorong menggelar rapat koordinasi pada Rabu (12/2/2025) di Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong. Rapat yang dipimpin oleh Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si ini bertujuan untuk mempercepat implementasi digitalisasi dalam layanan publik dan sistem keuangan daerah guna meningkatkan transparansi serta efisiensi pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Dr. Bernhard menegaskan bahwa percepatan digitalisasi merupakan langkah krusial bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Salah satu fokus utama dalam proses ini adalah penerapan transaksi non-tunai, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi, meminimalkan kebocoran anggaran, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan cara kerja. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas layanan publik,” ujar Dr. Bernhard.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus dipahami sebagai lebih dari sekadar penggunaan sistem berbasis teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara kerja birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dr. Bernhard juga menyoroti pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan utama dalam digitalisasi pemerintahan. Ia berharap implementasi SPBE di Kota Sorong dapat segera terealisasi agar pelayanan publik lebih efektif dan tidak lagi bergantung pada sistem manual yang berisiko menghambat proses birokrasi.
“Saya mengajak bapak dan ibu sekalian untuk mulai menerapkan sistem berbasis elektronik ini secara menyeluruh, agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan,” katanya.
Selain itu, rapat ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, seperti infrastruktur teknologi yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai sistem digital, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, TP2DD akan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, guna mempercepat proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan menyusun strategi implementasi digitalisasi yang mencakup pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital, integrasi data antarinstansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi.
Dengan adanya sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat, diharapkan digitalisasi di Kota Sorong dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang signifikan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.[red]
