Sorong, admediapapua.com – Rapat Kerja Walikota Sorong Septinus Lobat S.H., MPA bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Arby Mamangsa, dan Kepala Sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri Se-Kota Sorong persiapan Launching Program Sekolah Gratis tahun 2025/2026 berlansung di Gedung LJ Kantor Walikota Sorong, Selasa (11/03/2025).
Walikota Sorong Septinus Lobat mengumpulkan seluruh kepala Sekolah Negeri se-Kota Sorong untuk pendukung program 100 hari Pemerintah Kota Sorong yang direncanakan akan diterapkan pada tanggal 2 Mei 2025.
“Mungkin bapak- bapak ini merasa terganggu dengan program ini, tapi mari saya minta kita semua mendukung dan membaktikan diri kita untuk generasi kita kedepan,” Ucap Septinus Lobat Walikota Sorong.
Saat ini anak usia sekolah di Papua yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dimana lemahnya ekonomi masyarakat Papua sehingga tidak bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Dari itu ada Otsus, jadi masyarakat Papua ini akan tuntut haknya, saya akan berkoordinasi dengan teman teman di DPR agar program ini tetap kita terapkan terutama di Sekolah-Sekolah Negeri dan nantinya swasta juga demikian.” Terang Septinus Lobat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Arby Mamangsa menerangkan sudah bertemu dengan masing masing Kepala Sekolah terkait program Pemerintah Kota saat ini, dan hari ini diberikan penguatan untuk launching pada tanggal 2 Mei nantinya.
Telah disepakati sebelum Launching Sekolah Gratis ini dan hari ini menjadi penguatan dan pengingat dari kesepakatan antar pihak Sekolah dan Pemerintah Kota yang nantinya pendaftaran tahun ajaran baru mulai difasilitasi berapa kebutuhan untuk siswa yang mendaftar di Sekolah-sekolah Negeri di Kota Sorong.
“Ada hal-hal yang pemerintah fasilitasi, yaitu menyediakan beberapa seragam, mulai dari kaos kaki, celana atau rok, ban pinggang, dan atribut-atribut topi dasi dan tas untuk semua anak-anak yang mendaftar di Sekolah Negeri,” lanjut Arby.
Ada 72 Sekolah Negeri dari 10 TK, 43 SD, 10 SMP, 4 SMA dan 5 SMK yang menjadi program 100 hari kerja Walikota Sorong yang nantinya diberlakukan Sekolah Gratis.
“Benar 72 Sekolah itu lalu kemudian bebas komite, masyarakat tidak perlu membayar komite atau SPP, kecuali ada beberapa kebijakan yang berlaku di SMK karna berbasis usaha dan itu akan diatur dalam Perwali.” Tutup Arby.[red]
