Nabire, Admediapapua.com – Rapat kerja pemerintah daerah bersama Badan Pengarah Papua (BPP) se-Papua Raya resmi dibuka pada Selasa, 15 April 2025, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera” dan dihadiri oleh enam gubernur dari seluruh tanah Papua.
Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Papua Raya, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan penghormatan kepada negara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memimpin dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Kita bangga dan menghormati negara ini memberikan privilege kepada kita orang Papua supaya kita juga bisa menjadi gubernur, wakil gubernur, dan pejabat di atas tanah kita sendiri,” ujar Meki.
Provinsi Papua Tengah, yang merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua, resmi dibentuk pada 27 Juli 2022. Saat ini, provinsi ini memiliki populasi sekitar 1,4 juta jiwa, terdiri dari 8 kabupaten, 131 distrik, 336 kelurahan, dan 1.215 kampung. Gubernur Meki menekankan pentingnya rapat kerja ini sebagai momen untuk menyatukan arah dan langkah dalam menyusun program-program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk menyatukan arah dan langkah. Kita tidak hanya bertukar pandangan tetapi juga menyusun program-program strategis dan prioritas,” tambahnya.
Hasil dari pertemuan ini akan dirangkum menjadi kesimpulan bersama yang rencananya akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai suara kolektif dari tanah Papua. Gubernur Meki juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam kebijakan otonomi khusus, dengan harapan bahwa otonomi khusus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan Papua otonomi khusus benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di tanah Papua,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi yang terbuka dan jujur, Gubernur Meki optimis bahwa melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPP, pembangunan di tanah Papua dapat dipercepat, mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, aktif, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat kerjasama antar daerah dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat Papua.[red]
