Nabire, admediapapua.com-Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai konsep integritas dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi, Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua menggelar kegiatan sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Jumat, 23 Mei 2025, pukul 11.00 WIT sampai selesai.
Acara ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para pejabat birokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam sesi diskusi, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH, menyampaikan harapan besarnya. Beliau mengatakan, “Semoga dengan adanya kegiatan ini, ke depan tidak ada lagi stigma bahwa Papua sarat akan korupsi, Papua merupakan daerah yang terbelakang, atau pejabatnya bermasalah. Ini adalah kebangkitan kita hari ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Kami akan menyurati secara resmi dan kemungkinan enam gubernur akan bertemu bersama BP3OKP.”ujar Meki.
Pentingnya isu integritas di Papua didasarkan pada pengelolaan anggaran yang besar dan kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi. Papua sebagai wilayah dengan karakteristik unik—meliputi kondisi geografis sulit, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan sosial-ekonomi—menuntut pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah dan lembaga terkait, antara lain Gubernur, Bupati, Inspektorat dari berbagai kabupaten di Papua, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Diharapkan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Tanah Papua.[red]
