Nabire, Admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Alam dan Konflik Sosial, yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah. Rapat menghadirkan berbagai unsur penting, termasuk Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, S.T., M.T., Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Victor Fun, S.Sos., M.Si., serta perwakilan tim penanganan bencana dan konflik sosial dari berbagai kabupaten.
Dalam wawancaranya, Dr. Silwanus Sumule menyampaikan bahwa Papua Tengah telah memiliki pusat krisis yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur. Pusat krisis ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai persoalan, baik yang terkait konflik sosial, maupun gangguan ketertiban dan keamanan.
“Pak Gubernur memastikan bahwa ketika hal itu terjadi, negara harus hadir. Kami adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan wajib hadir di tengah masyarakat. Salah kalau kita tidak hadir,” tegasnya.
Dr. Sumule juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menangani situasi krisis.
“Kata kuncinya adalah kebersamaan. Semua pihak harus hadir. Ini masyarakat kita. Siapa yang menolong kalau bukan kita sendiri? Kita tetap berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan akan berlaku, sehingga masyarakat bisa segera kembali ke rumah dan melanjutkan kehidupan dengan aman,” ujarnya.
Rapat ini juga menjadi ajang untuk menyusun langkah-langkah konkret ke depan, termasuk perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Dr. Sumule mengapresiasi hadirnya perwakilan dari Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Sementara itu, Kabupaten Puncak Jaya belum dapat hadir karena masih dalam persiapan kegiatan pekan depan.
“Percayalah, komunikasi tetap kita bangun. Kami mengundang semua kabupaten, termasuk Puncak Jaya. Prinsipnya jelas: negara harus hadir,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari inisiatif Gubernur Papua Tengah, sebagai upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan dan penanganan bencana serta konflik sosial di wilayah provinsi baru tersebut.[red]
