Nabire, admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pencegahan HIV/AIDS melalui pendekatan collaborative governance di Aula KPPN Nabire.
Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat tingginya angka kasus HIV/AIDS di Papua Tengah yang mencapai 22.868, menjadikan wilayah ini tertinggi secara nasional maupun di tingkat regional Papua.
Dalam wawancara dengan media, dr. Selvianus Ukago dari Pokja Papua Sehat BP3OKP menjelaskan bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberi perhatian serius pada masalah ini.
“Papua Tengah saat ini penyumbang tertinggi kasus HIV di Indonesia. Maka kami mendorong para pengambil kebijakan—bupati, gubernur, DPR—untuk lebih serius mengalokasikan anggaran dan kebijakan ke arah penanganan HIV/AIDS secara sistematis,” tegas dr. Selvianus.
Ia juga memaparkan bahwa kerangka kerja kolaborasi yang dibahas mencakup pelibatan Dinas Kesehatan melalui program P2PBL, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), serta optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyuluhan dan layanan kesehatan di tingkat kampung.
“Kami ingin pendekatannya tidak lagi konvensional. Jangan hanya penyuluhan, tapi gabungkan dengan kegiatan nyata seperti pembagian bantuan sosial. Saat masyarakat berkumpul, bisa sekalian diberikan edukasi tentang HIV/AIDS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pokja Papua Sehat menekankan bahwa pengendalian HIV/AIDS harus berjalan seiring dengan penanganan isu kesehatan lainnya seperti stunting, tuberkulosis (TB), malaria, serta pembangunan rumah sakit rujukan di Papua Tengah.
“Ada lima fokus kami: HIV/AIDS, stunting, TB, malaria, dan rumah sakit rujukan. Ini yang akan kami kawal dalam lima tahun ke depan agar sistem kesehatan Papua Tengah lebih kuat dan responsif,” ujar dr. Selvianus.[red]
