Jayapura, admediapapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Anggota KPU Republik Indonesia selaku coordinator wilayah Papua Iffa Rosita secara resmi melepas pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua yang berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, Jayapura, Papua, Senin (04/08/2025).
Hadir juga dalam acara pelepasan tersebut Ketua MRP Papua, Walikota Jayapura, Komisioner KPU Provinsi papua dan Kota jayapura, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Kota Jayapura serta Forkopimda Provinsi dan Kota Jayapura.
Penjabat gubernur mengatak pilkada ini menjadi tanggungjawab bersama dan semua pihak harua mendukung demi terselenggaranya pemungutan suara ulang pada tanggal 6 Agustus nanti dan berharap distribusi logistic berjalan dengan baik.
“ Tugas kami di pemerintah memberikan dukungan. Dukuang anggaran sudah di transfer serta dukungan saran dan prasaranan pemerintah siap membantu,” ujarnya usai melakukan rapat koordinasi bersama guna membahas kesiapan pemungutan suara ulang di papua.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Kordinator Wilayah Papua Iffa Rosita menegaskan, kesiapan penuh untuk mengawal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 . Ia berharap PSU yang akan dilaksanakan ini menjadi episode terakhir PSU untuk Provinsi Papua.
“Kami berharap PSU ini menjadi episode terakhir. Pengalaman di Barito Utara, yang awalnya hanya dua TPS yang melakukan PSU, kemudian meluas ke seluruh TPS setelah putusan MK, menjadi pelajaran berharga,” ujar Iffa Rosita
Dikatakan, KPU telah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran Ad Hoc untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Menurutnya, terkait potensi gugatan, KPU telah menyiapkan ruang demokrasi untuk proses penyelesaian sengketa, demi menghasilkan pemimpin yang legitimate.
”PSU di Papua merupakan satu-satunya gugatan di tingkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari 310 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengajak semua pihak untuk menjaga proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.
” Saya percaya dengan semangat gotongroyong dan koordinasi lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kita jadikan PSU ini bukan sekedar pengulangan tetapi sebagai pembuktian bahwa papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,’ ujar Ripka.
Wamen juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras baik KPU dan Bawaslu, Pemwrintah Daerah, Aparat keamanan hingga masyarakat yang mendukung penuh pelaksanaan PSU.
” Kami percaya, semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan bukan hanya memastikan logistik tiba di tampat tujuan dengan aman tetapi mewujudkan PSU ygang damai dan berdemokrasi,” harapnya.[red]
