Nabire, admediapapua.com — Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kearifan lokal setiap daerah.
Hal ini disampaikannya dalam wawancara usai Rapat Koordinasi Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Aula Kantor Gubernur Lama, Nabire.
“Papua ini akan kami adaptasi berbasis kondisi lokal. Karena wilayahnya berat dan berbeda-beda, maka pelaksanaan program juga harus fleksibel dan kolaboratif,” ujar Dadan.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah akan membentuk satuan tugas internal, yang akan didampingi langsung oleh perwakilan Badan Gizi di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Dr. Dadan juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan mama-mama Papua, dalam pelaksanaan program.
“Kami ingin program ini dari masyarakat dan untuk masyarakat. Mama-mama bisa masak untuk anak-anaknya, bertani, beternak, dan menangkap ikan. Semua itu bagian dari kedaulatan pangan lokal,” tambahnya.
Terkait pendanaan, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menghitung indeks kemahalan daerah agar pembiayaan program sesuai dengan realitas harga di lapangan.
“Kalau di Jawa harga bahan pangan Rp10.000, di Nabire bisa Rp30.000, di Puncak Jaya bahkan Rp60.000. Itu sudah kami hitung dan tetap kami dukung,” jelasnya.[red]
