Nabire, admediapapua.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua dengan bercengkrama langsung bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat di Nabire, Papua Tengah. Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dipusatkan di Nabire dan dihadiri secara langsung oleh berbagai elemen masyarakat Papua Tengah. Sementara itu, perwakilan dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat mengikuti acara secara daring melalui zoom meeting.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memaparkan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 % dari target.
“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” tandasnya.[red]
