Nabire, admediapapua.com – Team Peduli Pencaker Kode R menggelar jumpa pers di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah (11/9/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari perjuangan panjang para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam kategori Kode R, yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) CASN tahun 2024 namun memiliki status khusus.
Sejak dikeluarkannya hasil SKD pada November 2024, Kode R telah menjadi simbol perjuangan OAP yang terganjal dalam proses seleksi CASN. Kode ini diberikan oleh Kementerian PAN-RB secara khusus kepada peserta asal Papua yang gagal memenuhi passing grade, namun tetap masuk dalam kategori “tidak gugur secara mutlak”. Artinya, mereka masih memiliki peluang apabila ada kebijakan afirmasi dari pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Yusak Nawipa, S.IP, selaku ketua kordinator lapangan Kode R, menyampaikan bahwa perjuangan ini telah berlangsung 11 bulan dan hingga kini belum mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah daerah. “Kami berharap pemerintah segera memberikan respon balik atas aspirasi kami. Kami juga meminta maaf kepada Gubernur Papua Tengah, Bapak Fritz Meki Nawipa, S.H., atas kesalahan kami saat bertemu dengan beliau di ruang kerjanya pada 15 Juli 2025,” ujar Yusak Nawipa.
Lebih lanjut, Team Peduli meminta agar pemerintah daerah Papua Tengah memperioritaskan para pencaker Kode R dalam rekrutmen tenaga kerja ke depan, baik itu untuk formasi K2, PPPK, database, maupun CPNS tahun 2025. Mereka menekankan bahwa status Kode R bukanlah bentuk kegagalan final, melainkan bagian dari kebijakan afirmatif yang masih memberi harapan bagi OAP.
Team Peduli juga menyoroti urgensi implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengamanatkan komposisi penerimaan ASN dengan proporsi 80% OAP dan 20% non-OAP. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Gubernur Papua Tengah Nomor 800.1/146-2/SET yang mempertegas kuota menjadi 90% OAP dan 10% non-OAP.[red]
