Jayapura, admediapapua.com – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hasan Basri mengatakan Provinsi Papua perlu bersyukur dipimpin Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur. Hal ini diungkapkannya saat Konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dengan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Senin (15/09/2025).
“Papua sangat bersyukur punya pemimpin yang sudah menjadi Pj. di mana-mana, setahu saya kalau ngga salah sudah empat kali ya di empat daerah,” ucap Hasan dalam release yang diterima admediapapua.com.
Dirinya mengatakan Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) sangat memahami persoalan anggaran yang ada di Indonesia.
“Kita bersyukur punya Pj. Gubernur yang sekaligus Dirjen Keuda di Kemendagri, mengenai soal anggaran pasti dia sudah lebih tau dan hapal tentang itu juga koneksinya bagus dengan kementerian keuangan dan sebagainya,” kata Hasan.
Selanjutnya, Hasan juga memuji aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut patut menjadi contoh daerah lain karena berlangsung damai bahkan melakukan aksi pemungutan sampah usai menyampaikan pendapat.
“Mari kita jaga Papua ini agar selalu aman dan damai, menjaga dengan benar Papua yang kita cintai dan menjadi contoh buat Indonesia terkait dengan perdamaian sejahtera di negeri kita ini,” ujarnya.
Melalui kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) juga meneken MoU terkait membantu dan mendukung percepatan pembangunan Kantor DPD RI di Papua. Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama DPD RI menyepakati rencana jangka pendek terkait pembangunan Kantor DPD RI. Hasilnya disepakati Kantor DPD di Jayapura nantinya akan menempati lantai 13 Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikenal dengan Gedung Tifa.
“Tentu akan menggunakan pinjam pakai, nanti mekanismenya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Fatoni.
“Diharapkan nanti masyarakat Papua bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi dengan anggota DPD RI yang merupakan perwakilan dari masyarakat Papua di Gedung Tifa itu,” sambungnya.[red]
