Nabire, admediapapua.com – Program penanaman jagung serentak yang dimulai pada kuartal IV Tahun 2025 kini resmi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan di tanah air. Di wilayah Papua Tengah, kegiatan ini dipusatkan di Legari SP2, Kabupaten Nabire, dengan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., memimpin langsung pelaksanaan penanaman tersebut.
Dalam kesempatan ini, Kapolda Papua Tengah menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung serentak ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan Presiden yang menekankan pentingnya kemandirian pangan di seluruh daerah. “Kehadiran Polri dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kita untuk mendukung swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas nasional,” ujar Brigjen Pol Alfred Papare.
Pada tahap awal, Polda Papua Tengah memulai penanaman bibit jagung di lahan seluas satu hektare di Legari SP2. Kapolda Papare menambahkan, kegiatan ini tidak akan berhenti di satu hektare, melainkan akan dilanjutkan dengan penanaman tambahan hingga empat hektare pada akhir kuartal IV tahun 2025. “Hari ini kita mulai dengan satu hektare dan ke depan akan ada tambahan hingga lima hektare. Kami berharap ini akan menjadi langkah awal untuk pengembangan pertanian jagung di wilayah ini,” jelas Brigjen Papare.
Kapolda Papua Tengah juga menekankan bahwa Nabire memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas jagung. Dengan adanya dukungan dari Bulog yang siap menyerap hasil panen petani, diharapkan produksi jagung di wilayah tersebut dapat terus meningkat dan berkelanjutan. “Kami sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan panen jagung yang melimpah. Nabire memiliki lahan yang sangat potensial, dan dengan dukungan yang tepat, kami yakin hasilnya bisa lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, Brigjen Papare juga mengapresiasi peran serta Pemerintah Kabupaten Nabire dalam kegiatan ini. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal.[red]
