Nabire, admediapapua.com – Asosiasi Driver Logistik Papua Tengah (ADLPT) menggelar aksi damai pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Pantai Nabire sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan, keamanan, dan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Aksi ini melibatkan sejumlah sopir logistik yang berkomitmen menghentikan aktivitas pengangkutan sementara waktu hingga pemerintah memberikan tanggapan terhadap tiga tuntutan utama mereka.
Para sopir yang tergabung dalam ADLPT memulai aksi mereka sejak pukul 08.00 WIT dengan berkumpul di sekitar Pantai Nabire. Mereka membawa baliho besar yang berisi pernyataan terbuka untuk Gubernur Papua Tengah, meminta pemerintah segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang menghambat kelancaran distribusi logistik di wilayah Papua Tengah. Aksi ini juga mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian Polda Papua Tengah, Polres Nabire, dan Satpol PP Provinsi Papua Tengah.
ADLPT menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan yang menghubungkan Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai telah menambah risiko perjalanan para sopir yang setiap hari bekerja untuk memastikan logistik sampai ke wilayah terpencil. Selain kondisi jalan yang rusak parah, ancaman pemalangan dan perampokan juga menjadi masalah serius bagi para sopir.
Selain masalah jalan, ADLPT juga menyampaikan keluhan terkait lemahnya pengawasan dalam distribusi BBM bersubsidi. Banyak sopir yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga subsidi, padahal mereka adalah garda terdepan dalam pergerakan ekonomi daerah.
Tuntutan utama yang diajukan ADLPT mencakup tiga poin penting: pertama, perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai; kedua, peningkatan keamanan di jalur distribusi untuk melindungi sopir; dan ketiga, penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran untuk memudahkan akses bahan bakar bagi para sopir.
Setelah menyampaikan aspirasi di Pantai Nabire, massa aksi melanjutkan perjalanan menuju Kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyerahkan surat tuntutan secara langsung. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Papua Tengah, DPRD, serta para bupati dan kapolres di wilayah terkait.[red]
