Jayapura, admediapapua.com – Usai menghadiri Rapat Pleno Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2025 dan penyampaian hasil penjaringan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintahannya dalam wawancara bersama media, Senin (20/10/2025) di Jayapura.
Dalam keterangannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan MRP sejalan dengan visi pembangunan Papua yang ia canangkan, yakni menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua 2045 yang unggul melalui fokus pada pendidikan dan kesehatan.“Kalau saya tadi dengar apa aspirasi yang disampaikan MRP, itu hampir sama dengan apa yang saya lihat selama masa kampanye. Untuk membangun SDM Papua 2045, semuanya berawal dari kesehatan dan pendidikan,” ujar Gubernur Fakhiri.
Ia menambahkan bahwa program pembangunan tersebut akan diselaraskan dengan kerangka Otonomi Khusus (Otsus) yang kini telah memiliki mekanisme alokasi yang lebih terarah. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang.“Otsus kita sekarang sudah dikunci, tidak seperti zaman dulu yang lebih fleksibel. Tapi itu bukan kendala. Kalau kurang, saya akan komunikasikan dan minta tambahan. Itu tugas saya sebagai gubernur,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Gubernur Fakhiri Fakhiri juga menyoroti pentingnya infrastruktur dan konektivitas antarwilayah sebagai fondasi pemerataan ekonomi Papua. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan dan sarana transportasi tidak boleh hanya berfokus pada wilayah administratif Provinsi Papua, tetapi juga harus menghubungkan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran seperti Papua Tengah dan Papua Selatan.“Kita ini kan mama, induk dari semua provinsi yang lain. Saya harus pikir bagaimana bisa konek dengan gunung, dengan Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kalau konektivitas jalan terbangun, otomatis hasil pertanian dan perekonomian masyarakat di kampung-kampung akan tumbuh,” jelasnya.
Gubernur Fakhiri juga mengakui bahwa peran pemerintah pusat melalui APBN sangat dibutuhkan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Ia mengungkapkan telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri PUPR dan berencana memperkuat kolaborasi antara SKPD Provinsi Papua dan Balai Kementerian PUPR di daerah.“Beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Menteri PUPR. Insya Allah, ke depan Menteri akan datang ke Papua. Ini kesempatan bagi SKPD kami untuk berkolaborasi dengan balai-balai di bawah kementerian,” ujarnya.
Terkait tindak lanjut aspirasi yang disampaikan MRP, Gubernur Fakhiri memastikan bahwa semua masukan tersebut akan menjadi bagian dari rencana kerja konkret pemerintah provinsi. Jika belum dapat direalisasikan tahun ini, ia menjanjikan akan dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Ia juga menyebut telah meminta jajarannya untuk menyusun proposal teknis lintas sektor yang akan dipaparkan dalam pertemuan selanjutnya dengan kementerian terkait. “Kami akan kumpul sesuai bidangnya dan buat proposal yang terukur. Jadi ketika bertemu menteri, kita bisa langsung paparkan. Termasuk aspirasi yang disampaikan MRP, itu sangat baik untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Fakhiri.
Menutup wawancaranya, Gubernur Fakhiri menegaskan optimismenya bahwa dengan sinergi antara pemerintah provinsi, DPR Papua, dan MRP, pembangunan Papua akan bergerak ke arah yang lebih baik. “Memang PAD kita masih rendah dan pertumbuhan ekonomi juga belum stabil. Tapi itu bukan kendala. Kalau kita bekerja sama, pasti bisa. Cita-cita saya, tahun 2045 generasi muda Papua akan tumbuh sehat, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya.[red]
