Jakarta, admediapapua.com – Gubernur Papua Mathius Fakhiri bersama lima gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat. Pertemuan membahas percepatan pembangunan Papua melalui pembukaan kawasan ekonomi baru serta integrasi konektivitas darat, udara, dan laut.
Menko AHY menekankan pentingnya penyelesaian ruas Trans-Papua sebagai tulang punggung mobilitas darat dan pemerataan ekonomi. Ia juga menyoroti tingginya biaya logistik yang masih membebani warga. “Harga semen per sak di sebagian wilayah Papua Pegunungan masih bisa mencapai sekitar satu hingga satu setengah juta rupiah. Ini jelas memberatkan masyarakat untuk hidup layak,” ujarnya. Pemerintah menyiapkan percepatan infrastruktur dasar—mulai dari perumahan hingga penguatan kawasan transmigrasi yang telah direvitalisasi—dengan orientasi pada kemaslahatan warga Papua dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam forum yang sama, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa keberhasilan percepatan ditentukan oleh keseriusan semua pihak, bukan sekadar wacana. “Jalan Trans Jayapura–Wamena itu harus tembus, dan tembusnya bukan sekadar tembus, tetapi mulus dan bagus. Aspalnya harus bagus. Kalau sudah tembus, komoditas pertanian dari Keerom dan Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya satu hari, begitu pula sebaliknya,” ujarnya. Gubernur Fakhiri menambahkan, dari Wamena jaringan darat perlu tersambung hingga Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan kabupaten lain di Papua Pegunungan serta Papua Tengah agar memicu pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor.
Selain jalur darat, Gubernur Fakhiri mendorong penguatan armada laut di pesisir utara Papua untuk mempercepat mobilitas antarkabupaten. Ia menekankan perlunya konsistensi eksekusi kebijakan. “Papua sudah bosan dengan janji-janji, kita butuh eksekusi. Kita sudah terlambat dari daerah lain dan saatnya kita berlari untuk mengejar keterlambatan tersebut,” tegasnya. Ia juga mengingatkan dukungan pemerintah pusat sebagai kunci penjaga kepercayaan publik di Tanah Papua. [red]
