Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengungkapkan bahwa pertemuan yang digelar antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Forum Adat Tabi Saireri Provinsi Papua, dan dirinya merupakan bagian dari penyelesaian terkait permasalahan yang sempat viral di media sosial mengenai pemusnahan mahkota Cenderawasih. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Papua (28/10/2025). Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Kemenhut sesuai dengan mekanisme pemusnahan, namun cara yang berlebihan menjadi sorotan masyarakat.
“Ini adalah langkah yang baik. Dari Kemenhut hadir untuk memberikan permohonan maaf atas kejadian pemusnahan mahkota Cenderawasih yang sempat memicu euforia kemarahan. Saya sudah menyampaikan bahwa proses yang dilakukan oleh Kemenhut tidak salah, karena itu merupakan bagian dari mekanisme dalam rangka pemusnahan. Namun, cara yang berlebihan itulah yang menimbulkan reaksi negatif,” ujar Gubernur Matius Fakhiri.
Gubernur Fakhiri juga menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai adat dan budaya bagi masyarakat Papua. “Saya berharap kita bisa melakukan pembenahan lebih dalam mengenai tatanan adat kita, agar kedepannya ada nilai budaya yang terjaga dengan baik. Ini bisa diatur melalui peraturan pemerintah, baik itu oleh bupati, gubernur, hingga melalui perdasi-perdasus yang mengikat semua pihak di Papua,” tambah Gubernur Fakhiri.
Gubernur juga mengungkapkan rencananya untuk segera membentuk peraturan daerah (perdasi) yang akan mengatur lebih lanjut tentang perlindungan terhadap mahkota Cenderawasih dan menjaga kelestarian budaya Papua. “Kami akan segera menyusun pergub sebagai langkah awal dan kemudian perdasi akan menyusul setelah berdialog dengan masyarakat adat dan DPR, serta MRP,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa masyarakat Papua, sebagai pemilik adat, harus menjaga dan melestarikan adat tersebut dengan baik. Ia juga berharap agar sanksi sosial adat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran adat yang mungkin terjadi di masa depan.
“Dengan peristiwa ini, kami berharap seluruh masyarakat Papua bisa memahami dan menjaga tatanan adat dengan lebih baik. Semoga kedepannya, setiap pelanggaran adat bisa diatasi dengan sanksi sosial yang tegas,” tutup Gubernur Fakhiri.[red]
