Jayapura, admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan adat Mepago, Lapago, serta Tabi–Saireri di Jayapura, membahas persiapan Pesta Rakyat yang akan digelar dalam rangka seremoni penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah perwakilan adat, tokoh masyarakat, dan tim lapangan. Dalam pertemuan itu, muncul berbagai keluhan dari tim di lapangan karena belum adanya koordinasi dan informasi resmi dari pihak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pelaksanaan acara.
Salah satu peserta rapat menyampaikan bahwa keterlambatan informasi membuat banyak pihak di lapangan merasa bingung dan kecewa. “Kami semua menunggu arahan resmi. Tim di lapangan sudah ditanya masyarakat, tapi kami belum bisa menjawab karena belum ada petunjuk dari Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak pemerintah provinsi menegaskan bahwa Pesta Rakyat bukanlah pesta besar atau kegiatan politik, melainkan acara resmi pemerintah dalam bentuk seremoni penyambutan dan ibadah syukur.
“Pesta Rakyat ini sebenarnya adalah Pesta Sambut, sebuah seremoni adat dan keagamaan untuk menyambut kepemimpinan baru. Hanya saja istilahnya disesuaikan agar masyarakat merasa dilibatkan,” ujar perwakilan dari pemerintah provinsi dalam rapat tersebut.
Pesta Rakyat nantinya akan melibatkan tiga prosesi utama: adat, agama, dan pemerintah. Acara ini juga akan membuka ruang partisipasi masyarakat secara simbolis, namun tetap dalam batas tertib dan tidak berlebihan.
Selain itu, rapat juga memutuskan bahwa jumlah peserta dari tiap wilayah adat akan dibatasi, masing-masing sekitar 20 orang perwakilan yang mengenakan atribut budaya sesuai wilayahnya. Masyarakat diimbau hadir tanpa tuntutan biaya transportasi atau logistik, serta menggunakan kendaraan pribadi bila ingin menyaksikan acara.
Gubernur Papua Matius Fakhiri dalam arahannya menegaskan, acara ini bukan milik tim sukses atau kelompok politik tertentu, melainkan acara resmi Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan membangun semangat rekonsiliasi dan persaudaraan pasca pemilu.
“Ini momentum ibadah syukur dan penyatuan masyarakat Papua setelah proses panjang pemilu. Kita datang bukan untuk berpesta, tapi untuk bersyukur,” tegasnya.[red]
