Jakarta, admediapapua.com – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (11/11/2025). Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonay, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, ST., M.Si., serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Gubernur Fakhiri menekankan pentingnya dukungan Kementerian Perumahan dalam percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang masih banyak tinggal di kawasan yang tidak layak huni. Ia mengusulkan agar pembangunan rumah layak huni lebih diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom, dengan target mencapai 14.882 kepala keluarga.
Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar Sirait memberikan tanggapan terkait beberapa skema yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Papua. Ia menyampaikan bahwa berbagai skema, seperti skema lahan, pembiayaan, hukum, hunian, hingga desain dan teknis, harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. “Tentu daerah itu punya model yang berbeda, seperti kemarin dengan Ibu Stella diskusi tentang bagaimana lahan-lahan universitas negeri yang memiliki banyak lahan bisa dihitung. Kita harus kreatif dalam menggunakan sumber daya yang ada,” ujar Maruarar.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kepercayaan dan kreativitas merupakan kunci untuk sukses dalam pembangunan perumahan. Maruarar juga mengingatkan bahwa keterlibatan pihak swasta sangat penting untuk mempercepat program ini, mengingat terbatasnya dana yang bisa disediakan dari APBN. “Jika kita punya konsep yang diterima dan bisa dipercaya, maka itu yang tidak terbatas,” tambahnya.

Menteri Maruarar menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan. Ia juga menegaskan bahwa salah satu contoh keberhasilan program adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR), yang tahun ini berhasil menggalang dukungan besar dari pihak swasta untuk proyek perumahan. “Ini berkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo. Dengan dukungan ini, saya percaya kita bisa mencapai target pembangunan perumahan,” jelasnya.
Selain itu, Maruarar juga menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam program pembangunan perumahan, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai ibu kepala keluarga. Ia memberikan contoh tentang banyak ibu-ibu yang tangguh, yang meskipun menghadapi tantangan hidup seperti menjadi single parent, tetap mampu mengelola usaha kecil-kecilan di rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
“Jangan hanya fokus pada membangun dan renovasi rumah, tetapi juga ekonomi dan manusianya. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung agar masyarakat bisa tumbuh dan berkembang secara ekonomi,” pungkas Maruarar.[red]



















