Jakarta, admediapapua.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dan akselerasi pembangunan di Tanah Papua. Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Temu Konsultasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) MRP bersama kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Ballroom Hotel Morrissey (13/11/2025)
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri mengapresiasi langkah MRP yang terus membenahi arah kerja lembaga sesuai mandatnya. Ia menekankan bahwa tiga unsur utama di tubuh MRP—adat, agama, dan perempuan—harus diperkuat karena menjadi kebutuhan pokok dalam pembangunan Papua. “Saya mau melakukan akselerasi pembangunan di Papua, tapi saya tidak bisa jalan sendiri. Saya membutuhkan adat, agama, dan perempuan. Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat akan kehilangan maknanya,” tegasnya.
Gubernur Fakhiri juga menyinggung pengelolaan Dana Otsus yang kini diatur semakin ketat oleh pemerintah pusat. Karena itu, ia mendorong MRP memanfaatkan forum konsultasi ini untuk membangun komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga, agar kebijakan penggunaan Dana Otsus bisa lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. “Kalau kolaborasi antara pemerintah, MRP, dan DPRP bisa kuat, maka beban pemerintah akan semakin ringan. Kita bisa bersama-sama membangun Papua dari semua segmen yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dilihat sebagai satu tarikan nafas, bukan terkotak per kabupaten maupun provinsi. Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran, disebutnya sebagai satu rumah besar yang harus dibangun dengan semangat kebersamaan. “Tidak boleh ada sekat. Papua ini satu rumah besar dengan banyak pintu gerbang pembangunan,” kata Fakhiri, sambil mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat adat merupakan syarat agar pembangunan berjalan damai dan diterima masyarakat.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Fakhiri dan kehadiran perwakilan kementerian/lembaga. Ia menegaskan bahwa melalui PURT, MRP berupaya memperkuat tata kelola internal dan memperjuangkan kebutuhan kelembagaan adat, perempuan, dan agama agar mendapat dukungan anggaran yang memadai. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Papua dan MRP terus diperkuat sehingga semangat Otsus tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat Papua.[red]
