Jakarta, admediapapua.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan langsung sejumlah kebutuhan mendesak sektor kesehatan di Tanah Papua kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (14/11). Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis untuk mencari dukungan pemerintah pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Gubernur Matius Fakhiri memaparkan bahwa pembangunan kesehatan di Papua masih menghadapi banyak kendala. Akses pelayanan kesehatan belum merata, mutu layanan masih tertinggal, dan kondisi ini berkontribusi terhadap masih tingginya angka kematian, penyakit menular, kasus stunting, serta terbatasnya penanganan pasien dengan kondisi kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” ujar Gubernur Matius Fakhiri dalam pemaparannya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua tetap berkomitmen mendukung pencapaian ASTA CITA Presiden. Namun, ruang fiskal daerah pada APBD 2026 menyempit akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski demikian, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan bahwa Papua tidak akan mengendurkan langkah untuk membangun sektor kesehatan yang lebih kuat dan berkualitas, sejalan dengan visi “PAPUA CERAH” (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).
“Kami mengapresiasi kebijakan afirmasi tenaga kesehatan OAP dan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes. Namun, kami menekankan bahwa Papua sudah saatnya menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di wilayah Pasifik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari usulan konkret, Gubernur Matius Fakhiri meminta dukungan pengadaan alat-alat kesehatan strategis, antara lain MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, serta alat EEG untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura. Peralatan ini dinilai sangat penting karena sebagian alat serupa rusak atau belum tersedia, sehingga menghambat layanan rujukan di Papua.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan gedung pusat pelayanan Kesehatan Dasar untuk mendukung program Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) di area RSUD Jayapura dan RSJ Abepura.
RSUD Abepura diusulkan ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan Ibu dan Anak serta Infeksi Paru untuk wilayah Papua Raya. “Dasar usulan ini adalah belum tersedianya layanan spesifik ini di seluruh Pulau Papua, sementara tingkat kematian ibu dan anak serta sebaran penderita ISPA masih sangat tinggi,” jelas Gubernur Papua.
Terkait RSJ Abepura sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa Tipe B di Pulau Papua, Gubernur Fakhiri juga meminta penambahan obat psikotropika dari Kementerian Kesehatan agar layanan kejiwaan dapat lebih optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Matius Fakhiri memberikan apresiasi atas selesainya beberapa proyek strategis Kementerian Kesehatan, seperti pembangunan RSUP Jayapura dengan anggaran sekitar Rp633 miliar dan RS Supiori dengan anggaran Rp53 miliar pada TA 2025. Namun, ia juga meminta perhatian serius untuk proyek-proyek yang belum tuntas agar bisa dipercepat penyelesaiannya pada 2026.
Sejumlah proyek yang disorot antara lain pembangunan RS Keerom dengan anggaran sekitar Rp122 miliar yang progresnya baru mencapai 50 persen, serta pembangunan Labkesmas Tr2 di Kabupaten Jayapura dengan anggaran sekitar Rp15 miliar yang progresnya baru sekitar 25 persen. Pembangunan Labkesmas di Kabupaten Keerom dengan anggaran Rp15 miliar juga tercatat baru sekitar 10 persen.
Di luar itu, masih terdapat beberapa proyek penting yang belum terealisasi sama sekali, seperti pembangunan RS Rodofabo di Kabupaten Waropen dengan estimasi anggaran Rp150–200 miliar, pembangunan RS Mamberamo Raya dengan nilai sekitar Rp300 miliar, serta pembangunan ruangan Bio Safety Level 2 (BSL2) di Labkesda Provinsi Papua.
“Seluruh usulan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas di Provinsi Papua,” tegas Gubernur Fakhiri Matius menutup pertemuan. [red]
