Sorong, admediapapua.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tahun ini dilaporkan merosot tajam hingga tersisa Rp1,08 triliun dari estimasi awal Rp1,9 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian Senator DPD RI asal PBD, Paul Finsen Mayor, dalam kegiatan Coffee Morning bersama sejumlah tokoh adat, agama, dan OPD terkait di Km 8 Kota Sorong, Kamis (20/11/2025).
Paul Finsen Mayor menyatakan keprihatinannya dan mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memperkuat strategi investasi di daerah. Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh membuat PBD terus bergantung pada APBN.
“APBD kita disahkan hanya Rp1,08 triliun, turun hampir 50%,” ujarnya. Ia menjelaskan, pemangkasan terjadi akibat dua faktor utama: efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan daya serap anggaran daerah yang masih di bawah 50%.
Terkait ketenagakerjaan, Paul menyoroti angka pengangguran terbuka PBD yang mencapai 6,85%. Ia meminta pemerintah menerapkan kebijakan afirmasi bagi tiga klaster warga Papua asli, peranakan, dan lahir besar, sebagai tenaga kerja prioritas.
“Kita fokuskan dulu pada warga Papua yang belum mendapat pekerjaan. Tiga klaster ini harus menjadi pekerja utama. Tenaga kerja dari luar PBD sabar dulu,” tegasnya.
Paul menambahkan bahwa pengawasan terhadap investasi diperlukan agar perusahaan yang mengalami kendala perizinan dapat beroperasi maksimal dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Papua.
