Nabire, admediapapua.com – Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah di Hotel Grand Papua, Nabire, dengan dihadiri 47 peserta dari 8 kabupaten. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan langkah dalam rekonsiliasi dan pemutakhiran data tiga program sosial utama: Sekolah Rakyat (SR), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT).
Acara yang bertemakan “Rekonsiliasi Data dan Pembaruan Data Sekolah Rakyat, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Sosial Non-Tunai” ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antar kabupaten dan provinsi serta memastikan data yang akurat dan valid untuk mendukung program sosial di wilayah Papua Tengah.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Dr. Silwanus Sumule, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam sambutannya, Dr. Silwanus menegaskan pentingnya data yang akurat untuk memastikan keberhasilan program sosial. Ia menekankan, “Tanpa data yang akurat, perencanaan sosial kita akan buta dan mudah roboh ketika menghadapi tantangan.”
Acara ini juga sejalan dengan program Gubernur Papua Tengah yang menetapkan tahun 2025 sebagai tahun konsolidasi dan pemutakhiran data untuk sektor-sektor strategis. Dr. Silwanus menambahkan, “Dengan data yang baik, kita dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dapat memverifikasi siapa yang menerima bantuan dan di mana mereka tinggal.”
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, S.Sos., mengapresiasi kehadiran peserta dan menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antar kabupaten dan provinsi. “Kami berkomitmen untuk melakukan pembaruan data setiap tiga bulan untuk memastikan data yang diterima valid dan akurat,” ujar Roni Misikmbo.
Selain itu, beliau juga mengungkapkan rencana peluncuran website resmi untuk memantau kegiatan Dinas Sosial secara transparan dan meningkatkan akuntabilitas. Roni Misikmbo juga menyoroti program “Sekolah Rakyat”, yang bertujuan menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian terkait.
Kepala Dinas Roni Misikmbo mengajak semua pihak untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Papua Tengah. “Tanpa sinergi yang kuat, kita tidak akan bisa mencapai tujuan ini,” tutupnya. [red]
