Jayapura, 22 November 2025 — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko F. Rumaropen melakukan kunjungan kerja ke enam kampung pesisir di Kota Jayapura, Sabtu (22/11). Rombongan menggunakan kapal milik Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk menyapa warga di Kampung Weref, Kayu Pulo, Pulo Kosong, Argapura Laut, Dok IV, dan Dok IX.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pertemuan Gubernur Fakhiri dengan sejumlah kementerian di Jakarta, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain berdialog, Gubernur dan Wakil Gubernur meninjau langsung kondisi permukiman warga, mulai dari kualitas rumah, akses air bersih, listrik, internet, hingga jembatan kayu yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat.
“Tuhan baik, masyarakat di sini masih bisa melakukan aktivitasnya sebagai nelayan dan profesi lainnya. Saya dengar juga situasi keamanannya cukup kondusif karena aktivitas masyarakat lebih banyak di laut,” ujar Fakhiri.
Akan Diusulkan Masuk Program Penanganan Kawasan Kumuh
Melihat kondisi di lapangan, Gubernur Fakhiri menyatakan kawasan tersebut berpeluang masuk dalam usulan program penanganan kawasan kumuh yang sebelumnya telah diajukan ke Pemerintah Pusat. Usulan itu mencakup kurang lebih 14.000 unit bantuan, termasuk renovasi rumah serta perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini bagian dari yang kemarin kami usulkan ke Pemerintah Pusat. Ada juga rencana menjadikan beberapa lokasi sebagai daerah wisata bahari, serta bantuan renovasi dan KPR bersubsidi,” jelasnya.
Fokus pada Bantuan Nelayan dan Pariwisata Bahari
Fakhiri menegaskan dua fokus utama dalam rencana pembangunan pesisir: peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan dari KKP serta pengembangan kawasan industri pariwisata bahari.
“Saya memilih dua hal, yaitu mengombinasikan bantuan dari KKP untuk menolong nelayan dan meningkatkan produktivitas mereka, serta mendorong potensi wisata bahari,” katanya.
Ia melihat peluang pengembangan keramba sebagai destinasi wisata, yang dapat menarik wisatawan domestik tanpa harus bepergian jauh dari pusat kota. Konsep ini diharapkan menumbuhkan “kampung merah putih untuk desa bahari” di Jayapura.
“Masyarakat pasti akan mendapatkan manfaat ekonomi dari wisatawan yang datang dan membelanjakan kebutuhan di kampung-kampung ini,” ujarnya.
Target Pembangunan Akses dan Infrastruktur Dasar
Gubernur juga menargetkan pembangunan jembatan penghubung Weref–Kayu Pulo serta akses penyeberangan terukur ke Pulo Kosong. Ia menegaskan kehadiran pemerintah untuk memastikan seluruh kampung pesisir dapat berkembang.
“Saya berharap Pulo Kosong dan Kayu Pulo hidup, begitu juga Weref dan lainnya. Pemerintah hadir untuk menolong masyarakatnya,” tegasnya.
Untuk pendataan, Fakhiri menugaskan Ketua DPRP Denny Henrry Bonay bersama dinas terkait, termasuk Dinas Perumahan, Pariwisata, dan Kelautan, untuk mengomunikasikan rencana penataan kawasan. Program ini akan dimulai dari Kayu Batu dan wilayah pesisir lainnya.
Aspirasi Warga: Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Bantuan Nelayan
Ketua RT 02 Kampung Argapura Laut I, Gusti Waroy, menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk perbaikan jembatan papan yang menjadi akses utama.
Ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan serius. “Air bersih benar-benar belum menyentuh masyarakat secara utuh,” katanya.
Waroy menambahkan bahwa listrik yang ada saat ini belum memadai. Daya listrik yang rendah membuat beberapa peralatan penting seperti kulkas tidak dapat digunakan optimal dan bahkan rusak.
Ia juga berharap pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan, yang selama ini belum pernah menerima bantuan khusus.
“Kami harap Pak Gubernur bisa menjawab ini,” ujarnya.
Waroy turut menyampaikan harapan agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang telah lulus sekolah namun belum memperoleh pekerjaan.
(*)
