Jayapura, admediapapua.com – Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan akan mencopot seluruh direktur rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua. Langkah tegas ini diambil usai tragedi kematian seorang ibu hamil, Irene Sokoy, di Kabupaten Jayapura yang diduga tidak segera mendapatkan pelayanan medis karena persoalan administrasi dan ketersediaan ruang perawatan.
Pada Kamis malam, Gubernur Matius Fakhiri bersama Ny. Eva Fakhiri serta sejumlah pejabat daerah mengunjungi keluarga almarhumah untuk menyampaikan duka cita sekaligus mendengar langsung kronologi peristiwa tersebut.
Dalam video yang beredar, ayah almarhumah dengan penuh kesedihan menceritakan bahwa ia telah meminta pihak rumah sakit segera menangani putrinya yang membutuhkan penanganan darurat. Namun, menurut penuturannya, rumah sakit meminta uang muka karena satu-satunya ruangan yang tersedia adalah ruang VIP dan fasilitas lainnya penuh.
“Selamatkan dulu nyawa pasien, jangan selamatkan dana duluan,” ujar ayah almarhumah dengan pilu saat bertemu Gubernur Papua.
Mendengar kesaksian tersebut, Gubernur Matius Fakhiri tampak menahan tangis. Ia menyampaikan permohonan maaf mendalam atas kelalaian yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ada kekeliruan yang sangat besar. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan duka cita dan permohonan maaf. Masalah pembiayaan kesehatan adalah domain pemerintah, dan hukum tertinggi adalah keselamatan nyawa manusia,” tegasnya.
Gubernur Matius Fakhiri memastikan bahwa dalam waktu dekat seluruh direktur rumah sakit di bawah Pemprov Papua akan dicopot sebagai bentuk evaluasi menyeluruh atas layanan kesehatan.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak tidak boleh dipersulit oleh persoalan biaya maupun ketersediaan ruangan.
Tidak boleh menunggu ada uang baru dilayani. Itu urusan pemerintah. Saya pastikan minggu depan seluruh direktur rumah sakit milik pemerintah akan saya copot,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Matius Fakhiri yang sebelumnya menargetkan perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerjanya. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan fondasi pembangunan Papua dalam lima tahun mendatang.[red]
