Sorong, admediapapua.com – Forum Deklarator Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya memberikan klarifikasi atas sejumlah pernyataan yang berkembang di ruang publik terkait proses perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya, Bernard Jitmau, Sekretaris, Wakil Sekretaris I Muhammad Zulkifli dan Anggota Forum Deklarator Sorong Raya,di Sorong PBD. Sabtu (22/11/2025).
Ketua Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya Bernard Jitmau, menegaskan bahwa Provinsi Ini ada karena ada Deklarator, perjuangan pemekaran hingga lahirnya Provinsi Papua Barat Daya tidak terlepas dari keberadaan para deklarator.
“Terkait apa yang disampaikan oleh ketua tim pemenangan, bahwa tim kami dibiayai APBD, itu keliru. Kami sudah siapkan redaksinya dan akan dirilis secara resmi. Provinsi ini lahir karena adanya deklarator. Kalau deklarator tidak ada, maka provinsi ini pun tidak akan ada,” tegasnya.
Bernard menjelaskan, perjuangan pembentukan provinsi dilakukan melalui proses panjang dan berbasis kajian ilmiah.
“Kajian pemekaran ini disusun lengkap, ada 235 dokumen kajian yang kami sampaikan sejak awal. Saat itu Pak Gubernur juga sudah melihat langsung seluruh dokumen tersebut. Jadi perjuangan kami bukan sekadar opini, tetapi didasari kajian ilmiah yang sah,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bekerja di luar koridor aturan maupun tanpa data.
Sementara itu, Wakil Sekretaris I Forum Deklarator, Muh Zulkifli, menyampaikan bahwa kritik publik adalah hak, klarifikasi harus tepat sasaran dari itu menyampaikan klarifikasi atas dinamika yang muncul setelah pernyataan salah satu tokoh pemuda, Poly Way, yang mendorong agar Gubernur PBD mengakomodir tiga tim perjuangan.
Menurutnya, kritik atau masukan merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat.
“Pernyataan Poli Wai itu sah-sah saja. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Yang keliru adalah ketika klarifikasi yang muncul diarahkan kepada Forum Deklarator, padahal yang bersuara adalah Poli Wai,” jelasnya.
Zulkifli menegaskan bahwa Forum Deklarator tidak pernah melakukan intervensi terhadap Gubernur, terutama terkait penggunaan anggaran maupun pelantikan pejabat.
“Kami nyatakan kepada publik, Tim Deklarator tidak pernah mengintervensi Gubernur Papua Barat Daya, baik soal anggaran maupun penyusunan pejabat eselon. Kami tidak pernah terlibat dalam hal itu,” ujarnya.
Ia juga menanggapi narasi yang menyebut bahwa pemekaran provinsi diperjuangkan oleh semua orang.
“Provinsi ini benar untuk semua orang, tetapi perjuangannya dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki dasar hukum dan dokumen resmi. Jadi tidak benar jika dikatakan diperjuangkan oleh semua orang,” tegas Zulkifli.
Pihaknya menambahkan bahwa ilustrasi-ilustrasi yang digunakan oleh pihak lain dalam membalas pendapat Poli Wai dinilai tidak relevan dan berpotensi memelintir fakta perjuangan pemekaran.
“Kami hanya mengusulkan agar hak-hak kami diperhatikan. Tidak ada paksaan. Jadi jangan sampai pernyataan-pernyataan yang beredar membangun opini negatif tentang Tim Deklarator. Itu bisa menjadi bentuk pembusukan nama kami di masyarakat,” tutupnya.[red]
