Jayapura, admediapapua.com – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menerima kunjungan tim Audit Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kunjungan ini berlangsung di kantor gubernur untuk melakukan audit pada rumah sakit di Papua, termasuk Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Papua.

Usai pertemuan, perwakilan Kemenkes menyampaikan, “Sesuai dengan topoksi kami, kami melakukan audit bersama KNKP untuk memeriksa empat rumah sakit di daerah ini. Kegiatan ini dimulai sejak kemarin, dengan fokus pada perbaikan jangka panjang.”
Lebih lanjut, perwakilan tim audit menekankan pentingnya menciptakan rumah sakit yang sehat dan nyaman bagi tenaga medis di Papua. “Kami harus memastikan rumah sakit di Jayapura dan seluruh Papua menjadi tempat yang sehat, agar dokter-dokternya nyaman bekerja di sini. Jika dokter nyaman, pasien pun akan terlayani dengan baik. Biaya operasional rumah sakit dapat tertutupi, dan pasien akan mendapatkan pelayanan terbaik.”
Tim audit juga memberikan 10 rekomendasi kritis untuk perbaikan layanan kesehatan di Papua, antara lain:
1. Menambah tenaga medis SpOG dan membuat sistem cadangan.
2. Melibatkan dokter jaga IGD dalam semua kasus obstetri.
3. Larangan pelaksanaan induksi oksitosin tanpa kesiapan untuk operasi SC.
4. Monitoring ketat terhadap DJJ dan HIS (partograf).
5. Laboratorium rumah sakit buka 24 jam.
6. Ambulan dan driver standby 24 jam.
7. Konfirmasi rumah sakit tujuan wajib dilakukan sebelum rujukan.
8. Formulir rujukan dan observasi ambulans harus lengkap.
9. Melakukan audit rekam medis harian untuk validitas TTD dan asesmen.
10. Program PONEK & IHT harus diterapkan secara wajib dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Matius Fakhiri menyampaikan. “Sebagai Gubernur, saya bertanggung jawab penuh atas pelayanan kesehatan di Papua. Kami telah berkumpul dengan semua direktur rumah sakit untuk mencari solusi dan memperbaiki layanan kesehatan. Saya meminta maaf kepada masyarakat, meskipun anggaran kami terbatas, namun itu bukan alasan utama untuk tidak memberikan layanan terbaik. Kami akan terus berupaya memperbaiki, dan saya pastikan pelayanan pasien tidak boleh ditawar-tawar.”

Gubernur juga menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah harus memberikan layanan yang setara. “Tidak ada perbedaan antara Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Kodam, atau Rumah Sakit lainnya. Semua rumah sakit milik pemerintah harus melayani dengan baik, karena keselamatan pasien adalah prioritas utama.”
Sebagai langkah konkrit, Gubernur mengungkapkan bahwa dukungan anggaran akan diberikan kepada seluruh rumah sakit di Papua, dengan pengawasan yang lebih ketat. “Kami akan memastikan kontrol yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan di Papua akan terus diperbaiki ke depannya,” ujar Gubernur Matius Fakhiri.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah disampaikan, diharapkan sistem kesehatan di Papua akan semakin baik dan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.[red]






















