Jayapura, admediapapua.com- Peningkatan kepatuhan perpajakan Organisasi Perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu poin yang dibahas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat melakukan audensi dengan Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol (Purn) Matius Derek Fakhiri yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua pada Kamis (04/12/2025).
Beberapa agenda strategis yang dibahas terkait implementasi sistem perpajakan baru dan peningkatan kepatuhan pajak di lingkungan pemerintah daerah yang berfokus pada tiga hal utama yaitu aktivasi akun Cortex, kompetisi konten pajak nasional, dan peningkatan kepatuhan perpajakan OPD.
Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Henny, SE, AK, MM, Coretax adalah platform perpajakan digital terintegrasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan baik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 dan ini wajib dilakukan oleh seluruh ASN, TNI, dan Polri paling lambat 31 Desember 2025, sesuai Surat Edaran Menteri.
“Walaupun ada perubahan sistem, kami berharap ASN dapat beradaptasi dan tetap melaporkan SPT Tahunan melalui Cortex,” ujar Henny.
Agenda kedua membahas Kompetisi Konten Pajak Pusat dan Daerah yang akan digelar serentak di seluruh provinsi. Papua menyatakan kesiapan mengikuti kompetisi ini dengan melibatkan generasi muda dan komunitas kreatif untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui konten digital. “Kepatuhan pajak sangat penting untuk menjaga tata kelola keuangan daerah,” ujar Henny.
Kepala KKP Pratama Jayapura, Hanna Hesky Pontoh, menambahkan bahwa menjelang akhir tahun perlu pengawasan ketat agar penyerapan anggaran optimal dan setoran pajak seluruh OPD tidak melewati tahun anggaran 2025, demi kelancaran transfer daerah dari pemerintah pusat.
DJP memastikan edukasi penggunaan Cortex akan terus dilakukan melalui OPD serta kanal komunikasi lainnya. Mulai 1 Januari 2026, sistem perpajakan akan memasuki fase transisi sehingga dibutuhkan kesiapan dan pendampingan lebih intensif.“Edukasi akan terus kami lakukan agar seluruh masyarakat dan ASN memahami sistem baru ini,” jelas Hanna.
Gubernur Papua dalam pertemuan tersebut menyampaikan dukungan penuh, termasuk membuka fasilitas Pemprov Papua, mulai dari Main Hall hingga seluruh OPD untuk layanan dan sosialisasi DJP.[red]
