Sorong, admediapapua.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari, 3–4 Desember 2025 di Kota Sorong, dan ditutup pada hari ini Kamis, (04/05/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat adat dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, narasumber dari EcoNusa, serta mitra strategis lainnya. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan penting untuk memastikan proses investasi berjalan adil, transparan, dan menghormati hak masyarakat adat.
Sekretaris DPMPTSP Papua Barat Daya, Herry Widjasena, menyampaikan bahwa FGD menjadi momentum penyampaian suara masyarakat dan aspirasi masyarakat adat dalam perencanaan investasi di Papua Barat Daya.
“Dua hari ini kita sudah mendengar banyak masukan. Semua catatan akan kami susun dan kirimkan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut dari FGD ini akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Business Forum yang melibatkan pemerintah daerah, investor dari lima provinsi, hingga perwakilan konsulat.
“Forum tersebut nantinya membuka peluang investasi yang berpihak pada masyarakat adat dan berkeadilan,” ujar Herry.
Sementara itu Pelaksana Program Community, Government and Stakeholder Engagement EcoNusa, Kristian A. Renyaan, memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Papua Barat Daya melibatkan masyarakat adat secara langsung.
“Masyarakat adat merasa dihormati dan didengar. Investasi bukan hanya soal uang, tapi bagaimana potensi lokal dikembangkan tanpa merusak lingkungan dan wilayah adat,” ucapnya.
Menurut Renyaan, kolaborasi lintas unsur menjadi kunci pembangunan yang minim konflik. “Tanpa keterlibatan masyarakat adat, investasi akan rawan konflik. FGD ini sangat penting karena mempertemukan semua pihak dalam satu meja,” tutup Renyaan.[red]
