Sorong, admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), bertempat di salah satu Hotel di Kota Sorong, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, ditandai dengan penabuhan tifa bersama sebagai simbol kolaborasi menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Setian, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PBD Eksan Musa’ad, Statistisi Ahli Madya BPS Papua Barat Lasmini, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang George Yarangga, Asisten III Atika Rafika, pimpinan OPD, unsur TNI–Polri, Forkopimda, instansi vertikal, TPID kabupaten/kota, serta para stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau menegaskan bahwa persoalan inflasi harus dipandang sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, Inflasi bukan sekadar angka statistik.
“Inflasi bukan hanya persoalan angka-angka ekonomi. Ini menyangkut kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Kenaikan harga pangan, energi dan kebutuhan pokok memberi tekanan besar bagi masyarakat,” tegas Wagub Ahmad Nausrau.
Ia meminta seluruh unsur TPID dan TP2DD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan respons cepat dan langkah antisipatif menghadapi gejolak harga.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur memaparkan sejumlah agenda strategis yang wajib diperkuat pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan, yakni:
- Penguatan pasokan dan stabilisasi harga pangan, khususnya komoditas penyumbang inflasi.
- Optimasi pemanfaatan lahan dan produksi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
- Pemanfaatan teknologi digital dan data harga pangan secara akurat untuk masyarakat.
- Sinergi lintas sektor, termasuk aparat keamanan dalam menjamin kelancaran distribusi dan logistik.
- Akselerasi program strategis, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan kerja sama antar daerah (KAD).
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyebut Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menopang stabilitas pasokan pangan melalui sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi TPID dan TP2DD, baik penyediaan data, pembangunan infrastruktur maupun stimulus kebijakan,” ucapnya.
Wakil Gubernur PBD berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi diskusi rutin, tetapi berujung pada mekanisme kerja nyata.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi konkret, program terukur, dan tindak lanjut nyata. Mari kita menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.[red]
