Jayapura, admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua kembali merilis laporan rutin “Lapor Rakyat Sepekan” sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan ini merangkum agenda kerja Gubernur Papua, Komjen Pol (Pur) Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., sepanjang 1 hingga 6 Desember 2025. Dalam periode ini, berbagai agenda strategis terlaksana di sektor kesehatan, ekonomi, pangan, energi, pelayanan publik, adat, pendidikan, kepemudaan, hingga persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Prioritas Kesehatan: Penanganan HIV/AIDS Diperkuat
Memperingati Hari AIDS Sedunia, Gubernur menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS menjadi prioritas utama. Kebijakan diarahkan pada penguatan layanan HIV di seluruh fasilitas kesehatan, ketersediaan obat ARV, edukasi publik untuk menghapus stigma, serta penjangkauan hingga kampung dan wilayah pedalaman.
Gubernur juga meninjau reaktivasi Modular Operating Theatre (MOT) RSUD Abepura dan menghadiri Seminar PERSI Papua, sekaligus meminta rekomendasi teknis pemerataan layanan kesehatan hingga pelosok.
Stabilitas Pangan, Energi, dan Program Mudik Bebas 2025
Dalam inspeksi ke Gudang Bulog Papua, Gubernur memastikan stok beras aman hingga pertengahan 2026. Distributor yang mencoba memainkan harga diberi peringatan keras.
Sementara itu, ketersediaan BBM dan LPG dipastikan aman menjelang Nataru 2025, disertai pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan.
Pemprov Papua juga menyiapkan Program “Mudik Bebas 2025”, yaitu mudik bersubsidi dengan perlindungan asuransi perjalanan untuk meringankan biaya, meningkatkan keamanan, dan memastikan kenyamanan masyarakat selama libur Nataru. Program tersebut akan diumumkan secara resmi bersama operator transportasi darat dan laut.
Ekonomi Daerah: Depapre Didorong Menjadi Gerbang Ekspor Papua
Gubernur mendorong percepatan relokasi aktivitas peti kemas dari Jayapura ke Pelabuhan Depapre untuk mengurangi kepadatan kota, meningkatkan PAD dari sektor logistik, serta mengembangkan Depapre sebagai pusat ekonomi dan pariwisata baru. Depapre ditargetkan menjadi Gerbang Ekspor Papua.
Dalam pertemuan dengan Bank Indonesia Papua, Gubernur juga membahas kesiapan peluncuran SERUNAI 2025, program digitalisasi ekonomi rakyat. Direktorat Jenderal Pajak turut memaparkan edukasi pajak dan aktivasi Cortex guna memperkuat tata kelola fiskal daerah.
Pemerintahan dan Pelayanan Publik: Penguatan Integritas dan Ruang Dialog
Pada Hari Bakti PU ke-80, Gubernur menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan infrastruktur. Ia juga meresmikan Ruang Dialog “Papua Mendengar,” sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Gubernur membuka layanan tatap muka masyarakat setiap Selasa dan Kamis di Kantor Gubernur Papua, sementara Gedung Negara dapat dikunjungi publik setiap Sabtu untuk berswafoto sebagai bagian dari keterbukaan ruang publik.
Pada HUT KORPRI ke-54, Gubernur meminta ASN Papua menjadi aparatur yang “berhati melayani”.
Pendidikan dan Anak Papua: Penguatan Generasi Emas
Ny. Rafatul Mulkiyah Matius Fakhiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Papua, menegaskan komitmen pemerintah terhadap pendidikan usia dini, pencegahan stunting, dan pembentukan karakter generasi Papua.
Dalam Natal Akbar ABI 2025, Gubernur menekankan pentingnya kasih dan perhatian bagi anak-anak sebagai masa depan Papua.
Pemuda dan Olahraga: Penguatan Peran Generasi Muda
Penutupan Turnamen Waiya Cup 2025 menjadi momentum Gubernur untuk mengajak seluruh kampung dan kota menggelorakan olahraga agar Papua kembali dikenal sebagai gudang atlet berprestasi.
Pada Rakor KNPI, Gubernur menegaskan peran pemuda sebagai agen pemersatu dalam menjaga harmoni sosial Papua.
Infrastruktur dan Adat: Pengembangan Bandara Sentani Berbasis Dialog
Gubernur bertemu pemilik hak ulayat terkait rencana pengembangan Bandara Sentani. Pemerintah menegaskan pembangunan tetap mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap nilai adat serta hak masyarakat lokal.
Melalui “Lapor Rakyat Sepekan,” Pemprov Papua menegaskan komitmen terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Setiap langkah kebijakan akan terus diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Papua.[red]
