Jayapura, admediapapua.com –Dalam rangka masa reses Persidangan II Tahun 2025-2026, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program nasional yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendapatkan masukan langsung terkait sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lukmen Lt 9 Kantor Gubernur Papua, Dok II, pada Rabu (10/12/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, beserta anggota delegasi lainnya.
Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan harapannya agar DPR RI memberi perhatian serius pada sektor ketenagakerjaan di Papua. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, dan balai latihan kerja (BLK) untuk mendiskusikan solusi konkret bagi peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
“Kami berharap banyak dari stakeholder yang hadir hari ini, baik dari dinas, puskesmas, maupun pihak terkait lainnya, bisa memberikan masukan langsung kepada teman-teman di Dewan. Kami ingin mempercepat pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan, agar tenaga kerja asli Papua memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bersaing di pasar kerja,” ujar Gubernur Matius Fakhiri.
Menurut Gubernur Papua, penguatan kemampuan dasar masyarakat Papua sangat penting untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja, serta membuka peluang untuk menciptakan budaya usaha lokal yang dapat mendukung perekonomian daerah.
Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan Komisi IX DPR RI untuk mendiskusikan kebijakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan ibu dan anak. Gubernur Papua menekankan perlunya akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan dan penguatan sistem pelayanan di daerah-daerah terpencil. Tim DPR RI juga menilai pentingnya optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak.
Komisi IX DPR RI berharap hasil dari kunjungan kerja ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran dan memperbaiki efektivitas program-program yang ada. Di samping itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan stakeholder terkait diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk mengakses fasilitas kesehatan yang layak dan memperoleh pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan Papua yang lebih maju, dengan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan penguatan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan sosial yang merata di seluruh Tanah Papua. [red]
