Jayapura, admediapapua.com-Dalam periode 15–22 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Papua menjalankan agenda pemerintahan secara menyeluruh, mencakup sinkronisasi kebijakan nasional, penguatan kepemimpinan politik, pelayanan publik jelang Natal dan Tahun Baru, serta pemenuhan janji dasar kepada rakyat Papua.
- Agenda Politik Nasional: Konsolidasi Kepemimpinan
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta sebagai bagian dari konsolidasi politik nasional dan penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan kekuatan politik nasional.
Kehadiran ini menegaskan posisi Gubernur Papua dalam memastikan aspirasi dan kepentingan Papua tetap terhubung langsung dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengawalan Otonomi Khusus dan program strategis pemerintah pusat di Tanah Papua.
- Percepatan Otsus & Sinkronisasi Pusat–Daerah
Gubernur Papua menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Otonomi Khusus Papua bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan para kepala daerah se-Tanah Papua.
Dalam forum ini ditegaskan bahwa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menjadi acuan utama perencanaan daerah, dengan pendekatan sinkron, tidak top-down, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat Papua.
- Dana Otsus: Kepastian Politik Anggaran
Dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, disampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mengembalikan Dana Otsus Papua 2026 ke angka Rp12 triliun, disertai pesan tegas agar dana tersebut dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.
Gubernur Papua menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan “kado bagi rakyat Papua”, sekaligus menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk bekerja lebih disiplin dan transparan.
- Program Mudik Bebas Nataru: Konektivitas Kawasan Dimulai
Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Program Mudik Bebas (Gratis) Nataru sebagai program baru Gubernur Papua yang dimulai tahun 2025, untuk menguji dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua.
Program ini:
* Mencakup jalur laut dan darat
* Dimanfaatkan oleh ribuan warga
* Dilengkapi layanan kesehatan dan asuransi
Program ini dikawal langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua, sebagai bagian dari desain kebijakan jangka menengah untuk membuka keterisolasian wilayah dan menurunkan biaya mobilitas masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen turut melepas peserta mudik dan memastikan pelayanan berjalan aman dan tertib.
- Pelayanan Kesehatan: Instruksi Gubernur Dijalankan
Sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Papua, RSUD Jayapura menjalankan layanan medis lanjutan, termasuk tindakan kesehatan spesifik tanpa membebani masyarakat, sebagai bagian dari penguatan layanan rujukan regional.
Langkah ini menegaskan bahwa instruksi gubernur tidak berhenti di level kebijakan, tetapi dijalankan langsung oleh unit pelayanan teknis.
- Janji Air Bersih: Kampung Weref Dibuktikan
Pemerintah Provinsi Papua menuntaskan pemenuhan akses air bersih di Kampung Weref. Program ini menjadi bukti nyata janji gubernur yang direalisasikan, bukan sekadar wacana.
Pemenuhan air bersih ini berdampak langsung pada kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup warga, serta menjadi model penyelesaian layanan dasar di kampung-kampung lainnya.
- Natal Pemerintah & Pesan Kepemimpinan Moral
Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan Natal Bersama 2025 sebagai momentum penguatan harmoni, persatuan, dan peran keluarga dalam transformasi Papua. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Papua.
Secara paralel, Gubernur Papua menyampaikan Ucapan Natal kepada seluruh masyarakat Papua, dengan pesan damai, persaudaraan, dan optimisme membangun Papua yang harmonis dan sejahtera.
Penutup
Seluruh agenda dalam periode 15–22 Desember 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bekerja pada tiga lapis kepemimpinan sekaligus:
* Kepemimpinan politik nasional,
* Kepemimpinan administratif pemerintahan,
* Kepemimpinan moral kepada masyarakat.
Melalui program Lapor Rakyat Sepekan, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen untuk terus bekerja terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan nyata rakyat Papua.
