Jayapura, admediapapua.com – Polda Papua mengikuti asistensi dan sosialisasi terkait Perkap 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Rabu (29/11/2023). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastrasamara Polda Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kombes Pol. Sapto Prabowo S.H, M.Si selaku Ketua Tim Asistensi Puskeu Mabes Polri, Kombes Pol. Singgih Rachmanto, S.I.K selaku Kabid Keu Polda Papua, Kompol Indah Kartika Sari sebagai anggota tim asistensi Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan PJU Polda Papua dan anggota keuangan satker serta Polres jajaran Polda Papua.
Dalam sambutannya, Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol. Singgih Rachmanto, S.I.K, mewakili Kapolda Papua, menyampaikan komitmen Polri dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima sebanyak sepuluh kali sejak tahun 2013 hingga 2023. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem pelaporan untuk menjaga kualitas keuangan Polri.
“Untuk Dapat Mempertahankan Predikat WTP, pimpinan Polri terus berupaya untuk meningkatkan kwalitas pelaporan keuangan Polri, maka pada bulan Oktober, Kapolri mengeluarkan Perkap 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) di lingkungan Polri,” ucap Kabid Keu Polda Papua dalam rilis yang diterima admediapapua.com.
Lanjut Kombes Singgih, pengendalian intern yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kombes Pol. Sapto Prabowo, S.H, M.Si, selaku Ketua Tim Asistensi Puskeu Mabes Polri, menyampaikan bahwa penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan langkah konkret sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SOP, dan kebijakan Pimpinan.
“Pedoman penerapan PIPK ini dibuat untuk mengarahkan tim penerap tingkat pusat dan tim penerap tingkat Satker dalam melaksanakan PIPK di satker masing-masing. Diharapkan dengan penerapan PIPK dapat memberikan keyakinan yang memadai,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian.[red]
