Sentani, admediapapua.com – Gubernur Papua Matius Fakhiri secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang berlangsung pada 29 Oktober 2025 di Hotel Horizon, Sentani. Rapat ini, yang juga mencakup Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua, berlangsung hingga 31 Oktober 2025 dan dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah daerah serta aparat pengawasan di Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Matius Fakhiri mengapresiasi Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama menyelenggarakan acara ini setelah Rakorwil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada bulan Oktober di Jakarta. “Saya sangat bangga, karena Papua menjadi yang pertama dalam menggelar acara koordinasi pengawasan ini setelah acara nasional di Jakarta. Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Gubernur Fakhiri.
Gubernur Fakhiri juga menegaskan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. “Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam acara Rekornas Polkopimda di Sentul, pengawasan yang baik adalah kunci untuk mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Beliau juga menyampaikan bahwa peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat strategis dalam pemberantasan korupsi di daerah. “APIP harus mampu mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memberikan solusi yang tepat. Pengawasan internal yang kuat adalah fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Gubernur Fakhiri.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk Kepala BPKP, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, serta perwakilan dari KPK yang memberikan paparan mengenai pengawasan keuangan daerah dan langkah-langkah untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga terkait.[red]
