Sorong, Admediapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengadakan rapat di Gedung Sekretariat Daerah Papua Barat Daya pada Selasa, 21 Januari 2025, yang difokuskan pada pembahasan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).
Rapat ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor strategis, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Pembentukan UPTD dianggap langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan di tingkat daerah dan mendukung pengelolaan sumber daya secara lebih baik.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Johny Way, menyoroti pentingnya optimalisasi kinerja dinas untuk menghadapi tantangan anggaran yang terus menurun.
“Anggaran Papua Barat Daya terus mengalami penurunan. Pada 2023, anggaran mencapai hampir Rp3 triliun, berkurang menjadi Rp2 triliun pada 2024, dan kini hanya Rp1,7 triliun untuk 2025,” ungkap Johny.
Ia juga menyoroti kinerja sektor Samsat yang telah dialihkan dari provinsi induk sebagai contoh pengelolaan yang relatif baik. Namun, sektor lain, seperti perikanan, masih memerlukan perhatian khusus.
“Kami berharap sektor perikanan yang berasal dari provinsi induk segera dioptimalkan agar Samsat dapat fokus pada tugas barunya. Revisi peraturan daerah (perda) juga akan dilakukan untuk mendukung pembentukan UPTD ini,” tambah Johny.
Rapat ini menegaskan pentingnya UPTD sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mengatasi berbagai tantangan anggaran.
Sementara itu, pembahasan terkait infrastruktur juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Viktor F.S, yang menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan terminal di beberapa lokasi, seperti Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
Namun, ia mengakui bahwa pengembangan terminal di Tambrauw dan Maybrat masih memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
“Dari tiga terminal yang sudah dibangun, saat ini infrastruktur dan transportasi yang siap digunakan hanya di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sementara itu, terminal di Tambrauw dan Maybrat membutuhkan waktu lebih panjang untuk selesai,” jelas Viktor.
Pemprov PBD berharap pembentukan UPTD dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kinerja sektor strategis, dan menghadapi keterbatasan anggaran dengan solusi yang tepat sasaran.[red]
