Nabire, admediapapua.com – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di delapan kabupaten pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024. Dalam jumpa pers usai apel kesiapan Harkamtibmas di Mapolres Nabire, Selasa (4/1/2025), Kapolda menekankan bahwa seluruh wilayah di Papua Tengah berada dalam status siaga.
“Di Papua Tengah ada delapan kabupaten dan satu provinsi yang masuk dalam wilayah hukum Polda Papua Tengah. Kami tidak memberikan peringkat kerawanan, tetapi semua daerah kami siagakan untuk mengantisipasi potensi gejolak pascaputusan MK. Situasi bisa berubah kapan saja, dan kami harus siap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Kapolda.
Untuk menjaga stabilitas keamanan, sebanyak 1.614 personel gabungan telah disiagakan, terdiri dari 1.229 personel Polda Papua Tengah, 100 personel Brimob Polda Papua, 100 personel Brimob dari satuan lain, serta 185 personel TNI. Kapolda menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara humanis, tetapi tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Selain itu, Kapolda menyoroti insiden yang terjadi di Intan Jaya saat Pilkada, di mana bentrokan antarpendukung pasangan calon mengakibatkan korban jiwa serta aksi pembakaran sejumlah bangunan. Ia memastikan bahwa aparat akan terus memantau perkembangan situasi dan bertindak tegas terhadap kelompok yang mencoba memperkeruh keadaan pascaputusan MK.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Aparat keamanan akan bekerja maksimal untuk memastikan situasi tetap kondusif,” pungkas Kapolda. (Artikel Papuapatrolie-news.com)
