Nabire, admedia.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan penanganan kasus HIV dan IMS (Infeksi Menular Seksual) di wilayahnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Penny R. Tobbing, S.Tr.TLM., staf pengelola program HIV dan IMS, di kantor Dinas Kesehatan, terungkap berbagai langkah strategis yang diambil untuk mengatasi masalah ini.
Penny menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang akan tetap ada di dalam tubuh seseorang seumur hidup. “Kasus HIV tidak bisa kita bilang ‘oh turun’, yang ada akan terus naik. Namun, kita bisa mengukur seberapa tajam kenaikannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemantauan yang cermat terhadap angka kasus baru, di mana kenaikan yang signifikan harus menjadi perhatian. Sejak tahun 1998 hingga 2024, Papua Tengah telah mencatatkan total 22.868 kasus HIV. Angka ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi dalam penanganan dan pencegahan HIV di wilayah ini.
Penularan HIV, lanjutnya, dapat terjadi melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, dan dari ibu yang positif HIV kepada janin. “Bagi ibu yang positif HIV, penularan ke bayi bisa mencapai 5-25 persen. Oleh karena itu, kami memiliki program tripel eliminasi yang wajib bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan HIV, Hepatitis, dan Sifilis,” jelasnya.
Penny menambahkan bahwa jika seorang ibu hamil terdeteksi positif HIV, ia akan segera diberikan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk mencegah penularan kepada janin. “Pencegahan ini sangat penting, dan kami melakukan pemeriksaan Early Infant Diagnosis (EID) untuk memastikan apakah bayi terinfeksi HIV atau tidak,” katanya.
Saat ini, ARV masih didukung oleh pemerintah dan disediakan secara gratis. “Obat ini didistribusikan dari Kementerian Kesehatan RI ke layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) di puskesmas. Di Nabire, terdapat 12 puskesmas yang menyediakan layanan PDP,” ungkapnya.
Penny juga menjelaskan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat. “Kami menggunakan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1 dari Kementerian Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan. Dengan sistem ini, kami dapat memantau stok obat dan mencegah kehabisan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Penny menyoroti pentingnya dukungan moral bagi orang dengan HIV (ODHIV). “HIV bukanlah akhir dunia. Kami berharap masyarakat dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. Mereka tetap manusia yang memiliki hak hidup, hak asasi, hak untuk bekerja, menikah, dan memiliki anak,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan kasus HIV, serta memberikan dukungan kepada ODHIV agar tetap produktif dan berdaya saing di masyarakat.[red]
