Nabire, admedia.com– Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menggelar Kick Off Meeting dengan tema “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire Tahun 2025-2030”.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta para kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan BUMN dan BUMD, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, akademisi, dan insan pers.
Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari dalam sambutannya menekankan pentingnya KLHS sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. “KLHS bukan hanya syarat normatif dalam penyusunan RPJMD, tetapi juga landasan strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam Forum Group Discussion (FGD) 1 dan 2 yang diadakan dalam rangka penyusunan KLHS. “Masukan dari seluruh saudara sangat penting agar dokumen KLHS yang disusun benar-benar komprehensif, berdasarkan fakta, data, dan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire untuk menyelaraskan RPJMD dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Proses penyusunan KLHS harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. “Kita harus memerangi sampah, karena sampah adalah musuh terbesar kita. Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita,” ungkapnya.
Sebagai pemateri dalam acara tersebut DLHK mendatangkan Ketua Pusat Perencanaan Pembangunan Daerah Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Abdullah Said, M.Si,.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nabire secara merata. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.[red]
